Sanga-Sanga, Kota Perjuangan yang Mulai Dilupakan

KEHIDUPAN yang penuh ironi terus berulang dari tahun ke tahun di Sanga-Sanga, kota juang yang jaraknya kurang lebih 35 kilometer dari Ibukota Provinsi Kaltim, Samarinda. Bagaimana tidak, meski usia republik sudah memasuki 61 tahun kemerdekaan, warga kecamatan Sanga-Sanga laksana "ayam mati di lumbung padi." Meski berada di daerah yang makmur dan kaya akan cadangan sumber daya alam, namun penghuninya tetap menderita.

"Saya sangat sedih melihat kota kelahiran saya ini, bukannya semakin maju. Tapi dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan yang nyata. Padahal, Sanga-Sanga ini kota perjuangan dan seharusnya menjadi kota wisata kebanggaan kita. Sebelum ada Balikpapan, Samarinda dan Handil, Sanga-Sanga lebih dulu dikunjungi orang," ujar Zulkifli, pemuda asli Sanga-Sanga yang saya temui di depan Kantor Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa, 16 Agustus 2005 lalu.

Mengaku lahir dan besar di Sanga-Sanga, Zulkifli merasa sangat iri dengan kemajuan yang terjadi daerah lain, seperti Kota Tenggarong, Samarinda atau Balikpapan, ketimbang kampung halamannya sendiri. "Dari dulu ya begini-begini saja. Tidak ada yang berubah, malah semakin susah. Lapangan kerja sulit dicari dan perusahaan-perusahaan yang ada disini hanya mengambil hasil alamnya saja, tidak ada kontribusi yang maksimal," tuturnya.

Tidak ada gairah pembangunan yang nampak di Sanga-Sanga. Bahkan kota yang memiliki andil dengan perjuangan republik ini mulai bergerak menjadi kota mati. Hampir tidak ada bangunan yang baru di pusat kota, kecuali gedung serba guna milik pemerintah setempat. Selebihnya hanyalah rumah dan kantor komplek milik perusahaan migas, rumah penduduk, pasar, dan terminal, serta bangunan sekolah yang telah "cukup umur".

Sepanjang perjalanan menuju Kelurahan Sanga-Sanga Muara, saya hanya mendapati sekitar satu kilometer saja ruas jalan di kota kecamatan ini yang kondisi jalannya masih cukup baik. Artinya masih terlapis aspal hitam. Selebihnya, sepanjang tujuh kilometer kondisi jalannya buruk. Lapisan aspal sudah tidak terlihat lagi. Yang nampak hanya jalanan berupa tanah yang jika hujan berubah menjadi lumpur.

Lubang-lubang besar dan kecil juga tersebar di sepanjang jalan tersebut. Jika hujan turun lubang-lubang itu menjadi kubangan air yang menghambat pengguna jalan. Jika hujan turun warga yang melewati jalan itu harus ekstra hati-hati karena kendaraan yang lewat bisa tergelincir.

Kejayaan sejumlah perusahaan migas di era tahun 1980-an, dengan hasil minyak sekitar 70.000 barel per hari kini sudah meredup. Saat ini, produksi mereka hanya 3.800 barel per hari. Denyut ekonomi di Sanga-Sanga saat ini nampaknya beralih dari sektor minyak ke tambang batu bara. Pasalnya, saat ini ada sekitar lima perusahaan tambang batubara yang menggeruk emas hitam dari perut bumi Sanga-Sanga. Lima perusahaan tambang itu diantaranya PT Alhassanie, PT Gudang Hitam Prima, PT Mutiara Hitam, PT Bina Mitra Sumber Arta, dan Primkoveri Unit Usaha Sanga-Sanga.
Zulkifli mengeluhkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan kian hari kian berat, terlebih lagi jika harus bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. "Kalau perusahaan membutuhkan tenaga kerja skill bolehlah mereka mengambil dari luar, tetapi kalau yang dibutuhkan tenaga kerja non skill kenapa kita sulit untuk bekerja," ungkapnya.

Hati zulkifli semakin miris, manakala dirinya menyaksikan situs-situs sejarah yang rusak dan hancur tak terurus. Mulai dari monumen perjuangan merah putih, museum perjuangan Sanga- Sanga, tugu perjuangan merah putih, bangsal perjuangan tentara RI-Jepang, hingga bangunan bersejarah lainnya.

"Ya ini kota wisata juang yang tidak dikelola menjadi sesuatu yang indah. Contohnya monumen palagan, dulu ada lampu-lampu hiasnya, sekarang sudah banyak yang hilang. Belum lagi bangsal perjuangan tentara RI dengan Jepang yang sudah ambruk, meski ada yang tersisa dan tidak terawat," tukasnya.

Jejak perjuangan tentara RI melawan penjajah di tahun 1947 silam masih terlihat dengan jelas di sepanjang perjalanan memasuki Sanga-Sanga. Di pintu gerbang kota kecamatan yang berpenduduk sekitar 11.000 jiwa ini, setiap orang akan melirik ke arah kiri dan menemukan deretan bambu runcing dan meriam ukuran kecil buatan tangan. Sementara di sisi kanan pintu gerbang, kita akan menemukan menara tua setinggi kurang lebih 10 meter dengan kran besi tak terawat, sebuah pemandangan mirip di ladang pengeboran minyak tempoe doeloe.

Memasuki pusat kota Sanga-Sanga, kita akan menemukan sebuah bangunan tua yang tak lain adalah bangsal pejuang, yang kini menunggu waktu untuk ambruk rata dengan tanah. Rumah tua terbuat dari kayu dengan deretan pintu-pintu yang tertutup rapat itu, bersebelahan dengan tanah kosong yang dulunya adalah dapur tempat masak para pejuang.

"Dulu ada bangsal 14, 15, dan 16 tetapi sudah ambruk semua dan sekarang lokasinya akan dijadikan mesjid raya. Diatas sekolah saya dulu yakni SMA PGRI berdiri dapur umum, tempat masak para pejuang. Tapi kini sudah hilang karena tidak ada yang merawat dan akhirnya rusak dan roboh dengan sendirinya. Monumen palagan yang ada di tengah kota itu, dulunya asrama Belanda," urai Zulkifli panjang lebar.

Monumen palagan atau monumen perjuangan merah putih Sanga-Sanga yang disebut Zulkifli terletak berhadapan dengan museum perjuangan. Kedua situs yang sejatinya banyak memberikan cerita dan pengetahuan mengenai sejarah Sanga-Sanga itu pun, kini mulai tidak terawat dan ditinggalkan.

Monumen perjuangan yang semestinya bersih dan terawat, telah menjadi sasaran tangan-tangan usil yang tak bertanggung jawab. Tidak hanya coretan graffiti yang menodai tembok, batu prasasti peresmian yang ditanda tangani Wapres Hamzah Haz juga dirusak oleh tempelan stiker calon pasangan pilkada Kukar.

Selasa siang itu, pintu pagar museum perjuangan merah putih tertutup rapat dan digembok. Tidak ada aktivitas yang nampak di museum tersebut, karena bangunan itu masih kosong dan benda-benda sejarah belum di pindahkan dari Balikpapan ke Sanga-Sanga. Hal ini karena status pengelolaan bangunan ini belum jelas antara Pemkab Kukar dengan pihak Kecamatan Sanga- Sanga.

"Seandainya diminta untuk mengelola museim, kita siap saja. Saat ini kita menunggu pemerintah tingkat II apakah akan menyerahkan pengelolaan kepada kita, karena itu proyek tingkat II," kata Camat Sanga-Sanga, Drs Halim kepada saya.

Diakui oleh Halim, untuk merawat bangunan dan benda bersejarah pihaknya masih kesulitan anggaran yang terbilang minim. Belum lagi, status pengelolaan yang masih tidak jelas antara pemerintah kabupaten, perusahaan atau kecamatan.

"Sebagian wilayah Sanga-Sanga ini merupakan Wilayah Kerja Pertambangan Medco-Pertamina. Hampir 80 persen dari luas wilayahnya, hal inilah yang membuat kita cukup kesulitan. Harapan saya bagaimana kita dapat menjaga bersama-sama Sanga-Sanga ini sebagai kota juang," kuncinya.

Menengok Desa Eks Tapol
Kami Ingin Hak-Hak Sipil Kami Direhabilitasi

TAK PERNAH sedikitpun terbersit di benak Untung Soejanto, 65, mantan prajurit berpangkat kopral dua, kalau kecintaannya bermain Ludruk (kesenian rakyat) mengantarkan dirinya ke sebuah desa terpencil di tengah hutan Kalimantan Timur (Kaltim). Desa Argosari namanya.

Desa seluas 2.000 ha di kawasan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) ini layaknya di desain sebagai kampung buangan tahanan politik (tapol) . Hampir sebagian warga desa ini dulunya dituding sebagai anggota partai terlarang di Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI). Untung merupakan satu dari 175 tapol yang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan (LP) Stal Kuda, Balikpapan--tahun 1977 silam-- dan direlokasi ke Argosari yang gersang dan terisolasi. Bahkan, penduduk setempat menyebut Argosari yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Balikpapan ini sebagai desa PKI.

Akhir September 2005 lalu, saya dan Rusman (The Jakarta Post) bertandang ke kediaman Untung yang sangat sederhana. Rumahnya berdinding batu bata tanpa diplester semen dan hanya memiliki satu kamar tidur. Untung menceritakan kenangan pahit selama 10 tahun dirinya berada dalam tahanan rejim orde baru. "Tahun 1960-an saya aktif main ludruk, sering masuk ke desa-desa. Nama kelompoknya kala itu Gaya Muda. Ketika ada mobilisasi besar-besaran saya mendaftar masuk di kesatuan dan setelah lulus ditempatkan di Kuaro, Tanah Grogot dibawah komando Batalyon 612 Arama Bukit yang sekarang dipindah di Manggar,"ujar Untung yang masih menempelkan foto The Founding Father Soekarno-Hatta di dinding lemarinya.

Senin, 16 Maret 1968 silam, bersama tiga orang kawannya yang bertugas di Kuaro, Untung ditodong dan dipaksa mengakui telah terlibat dan menjadi anggota PKI. "Saya tidak tahu apa-apa, tetapi disuruh mengakui anggota PKI. Saya tetap tidak mau mengaku meski diancam akan dibunuh. Akhirnya saya diinterogasi dan ditahan dari satu penjara ke penjara yang lain,"cerita Untung yang ikut menggagas nama desa Argosari.

Empat puluh tahun berlalu, Untung tetap bersikeras bahwa dirinya bukan anggota PKI dan menyangkal tidak pernah terlibat dengan aktivitas partai tersebut. Meski demikian, Untung mengakui bahwa tudingan yang diarahkan padanya karena kecintaan dan keterlibatannya pada kesenian ludruk, meski ia telah masuk menjadi prajurit.

Ketika peristiwa berdarah 30 September silam, pria ini sedang bertugas di kesatuan, tidak mengetahui adanya isu dewan jenderal atau bahkan mendengar pembunuhan berdarah di Lubang Buaya, Jakarta. Untung hanya mengetahuinya dari radio dan laporan dari pimpinan di kesatuannya. "Anak-anak saya menjauhi dan takut untuk mengakui kalau bapak mereka seorang PKI. Sampai saat ini, anak laki-laki saya tidak mau bertemu dan istri saya meninggal karena stress" kata Untung yang kini mengisi hari-harinya dengan berkebun.

"Anak saya sudah menganggap saya meninggal, tidak mau melihat saya. Bahkan ketika pernikahannya saja saya tidak diudang karena malu punya bapak dituduh orang PKI," ujar Paelan, salah seorang eks tapol lainnya yang tinggal di Argosari. Nasib yang nyaris sama pun dialami oleh Agustinus Rahmat, 65, kawan seperjuangan Untung di Batalyon 612 Asrama Bukit yang juga dibuang ke Kampung Argosari.

Setelah dituduh sebagai anggota PKI dan ditahan hampir 10 tahun, Rahmat mengharapkan pemerintah memperbaiki nama baiknya dan mengembalikan hak-hak sipil yang telah dirampas dari dirinya. "Meski telah dibebaskan dari tahanan tahun 1977, tetapi kami merasa belum merdeka.

Di sisa-sisa hari tua ini, kami ingin pemerintah merehabilitasi nama baik kami. Kami merasa dipinggirkan dan tidak mendapat hak-hak sipil sebagai warga negara, bahkan keluarga dan anak-anak kami pun tidak mau mengaku atau bertemu dengan ayahnya," kata Rahmat saat kutemui di ladang buncis dan kacang panjang miliknya.

Pria kelahiran Sleman, Yogyakarta 1939 silam ini mengaku setelah dibebaskan dari tahanan, ia dipindahkan ke Argosari dan mendapat ladang seluas 2 ha, rumah dan pekarangan seluas 0,25 ha. "Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan sertifikat hak milik tanah dan rumah. Ketika dibuang kesini kami harus tinggal dibarak, membuat rumah sendiri dengan menebang pohon, dan dapat uang makan Rp 250,- per hari," sebutnya.

"Kami ini tidak punya hak milik dan bukti apa-apa. Jadi kalau pemerintah pake tangan besi lagi, kami pasti dan siap-siap untuk digusur," tambah Rahmat. Tak jauh beda dengan Rahmat dan Untung, Ismary Musran, 74, adalah warga Argosari yang menjadi korban ideologi dan hidup didalam kurungan rejim orde baru selama hampir 20 tahun.

Ketika pecah G-30S PKI di Jakarta, Ismary tengah melaksanakan ronda malam di desa. Dua puluh hari pasca pembunuhan jendral, sekitar pukul 03.00 pagi di bulan Februari, sebuah truk penuh dengan prajurit mencokok Ismary dengan brutal. "Saya dituduh membakar pabrik lilin di Pertamina. Padahal ketika itu saya berada di tahanan dan sekalipun saya tidak pernah lihat namanya pabrik lilin. Saya kerja di kantor besar (Kantor Pusat Pertamina Balikpapan) dan tidak tahu kesalahan saya apa," ujar Ismary yang pernah menjadi pengurus organisasi pekerja migas.

Selama interogasi, Ismary mengaku telah disiksa dan dipukul dengan sepatu laras tentara, hingga meninggalkan bekas luka di lengan kakinya. Akhirnya, Ismary ditahan selama 20 tahun penjara dan menjalani 13 kali pemeriksaan. Meski demikian, Soekarni--istri Ismary--yang masih berusia 22 tahun ketika suaminya dipenjara, tetap menanti dengan setia dan mengasuh empat anak mereka hingga saat ini.

"Kami yang tergabung dalam Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) menuntut pemerintah untuk membersihkan nama baik kami dan memberikan kompensasi. Sesuai visi misinya, Pakorba terus berjuang untuk mengembalikan hak-hak sipil korban peristiwa tahun 65 dan korban orde baru secara keseluruhan," tegas Ismary yang menjabat sebagai penasehat Pakorba.

"Untuk rekonsiliasi dengan pemerintah, nanti dulu, yang penting saat ini adalah pembersihan nama baik. Apalah artinya rekonsiliasi kalau diskriminatif masih berlanjut terus. Kami ingin disamakan dengan masyarakat lainnya dan tidak mendapat stigma negatif," kata Ismary ketika bertamu saya di rumah Untung.

Paelan yang suka mengenakan topi Jawa "laken" ini bercerita orang-orang eks tapol yang kini tinggal di Argosari ingin mendapatkan perhatian dan pelayanan yang sama dari pemerintah dan aparat desanya, termasuk kompensasi atas penderitaan mereka selama ini. "Kami ini tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa tidak mendapat apapun. GAM saja di Aceh yang jelas-jelas menembaki tentara, kini dapat kebebasan, uang saku dan sebagainya. Tapi kenapa kami tidak, malah santunan hari tua dicabut dan pemeriksaan kesehatan harus bayar lagi," tutur Paelan yang kini nyaris ompong.